PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta merupakan unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

⚖️ LANDASAN HUKUM PPID 

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

• Merupakan dasar utama pembentukan PPID.

• Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, tepat, dan tidak diskriminatif.

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

• Mengatur mekanisme pelaksanaan UU KIP.

• Menjelaskan tata cara permintaan informasi, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

• Menjadi pedoman teknis pembentukan dan pengelolaan PPID di lingkungan pemerintah daerah.

• Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

• Mengatur standar minimal pelayanan informasi publik, klasifikasi informasi, serta mekanisme permohonan informasi.

• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

• Menjadi dasar pelaksanaan layanan informasi publik di DKI Jakarta.

• Mengatur peran dan fungsi PPID utama dan PPID pelaksana di lingkungan Pemprov.

• Keputusan Gubernur atau SK terkait Penunjukan PPID di masing-masing SKPD/UKPD

• Menetapkan struktur organisasi dan personel PPID di instansi terkait, termasuk Biro Umum dan ASD.